|
Istitusi LBH Alfela Timor Leste Studi Banding di Rumah Perempuan Kupang |
 |
 |
 |
|
Written by rumah perempuan.
|
|
Friday, 22 November 2013 09:00 |
|
 KUPANG-Istitusi Lembaga Banatuan Hukum (LBH) Asistensi legal ba feto no labarek (Alfela) asal Negara Timor Leste lakukan studi banding kedua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Kupang.
Dua LSM yang menjadi sasran studi banding Istitusi LBH Alfela dari Negara Timor Leste ini yakni LBH Apik dan Lembaga Rumah Perempuan Kupang.
Menurut Marcelina Jenunut selaku koordinator (Finance) mengatakan kedatangan mereka dari Istitusi LBH Alfela dari Negara Timor Leste dalam rangka untuk melakukan studi banding soal paralegal.Karena diketahui Istitusi LBH Alfela di Timor Leste ini salah satu tugas pentinnya yakni soal pendampingan paralegal.
“Kami Istitusi LBH Alfela dari Timor Leste berjumlah empat orang yakni didalam juga terdapat tiga pengacara,sehingga studi banding ini guna bisa mengetahui bagaimana proses penanganan paralegal,” katanya kepada wartawan saat melakukan kunjungan studi ke Lembaga Rumah Perempuan Kupang,Jumat (22/11).
|
|
Last Updated on Friday, 22 November 2013 09:04 |
|
Komnas Perempuan Gandeng RPK Dorong Pemda NTT Tinjau HAM Wilfrida |
|
|
|
|
Written by rumah perempuan.
|
|
Monday, 18 November 2013 07:29 |
|
 KUPANG- Komnas Perempuan nasional gandeng lembaga Rumah Perempuan Kupang (RPK)yangjuga masuk dalam forum pekerja perempuan untuk bersama-sama mendorong Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan kalangan penegak hukum lainnya untuk meninjau perlindungan Hak Asasi Manusia pekerja migran Wilfrida Soik. Pasalnya jelang persidangan lanjutan Wilfrida Soik dipengadilan Kelatan Malaysia yang akan dilakukan pada 17 November 2013 yang belum putusan.
Kehadiran Komnas Perempuan tergabung dalam tiga lembaga HAM Nasional yang bersama rumah Perempuan kupang untuk membantu mendorong Pemda NTT untuk mengambil suatu kebijakan soal wilfrida ini diantaranya Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan dan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI).
Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati kepada wartawan kepada di kantor lembaga Rumah perempuan Kupang, Senin (18/11), mengatakan,tiga lembaga ini datang ke Kupang dan bersama-sama Tifa dan lembaga Rumah Perempuna Kupang ini dengan tujuan untuk bertemu bersama Pemda NTT dalam hal gubernur untuk bisa mengambil suatu kebijakan dalam dalam mendorong penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap pelaku yang merekrut dan menyalurkan Wilfrida Soik bekerja di Malaysia.
|
|
Last Updated on Monday, 18 November 2013 07:33 |
|
|
27 Pemangku Kepentingan Pelindung Pekerja Migrant Keluarkan 8 Rekomondasi |
|
|
|
|
Written by rumah perempuan.
|
|
Thursday, 21 November 2013 10:26 |
|
KUPANG-Sebanyak 27 pemangku kepentingan perlindungan dan pemulihan pekerja migrant di Provinsi NTT mengeluarkan delapan rekomondasi bagi pemerintah daerah dan DPRD di tingkat Provinsi,maupun di Kabupaten/Kota.
Sebanyak 27 pemangku kepentingan perlindungan dan pemulihan pekerja migrant di Provinsi NTT terdiri dari DPD RI,Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, BNP2TKI,Bappeda Provinsi NTT,BP3TKI,Dinakertrans NTT,Dinkesosnakertrans TTS, Dinkesosnakertrans Flores Timur, Dinakertrans Kabupaten Kupang,Yayasan Tifa,Rumah Perempuan Kupang,LPA NTT,P2TP2A NTT,Yayasan SSP SoE,Yayasan tanpa Batas Kupang,PIAR NTT,Forum Peduli buruh Migran Flotim,LBH Apik Kupang,PLAN,LKBH PGRI NTT,CIS Timor,INCREASE,Bengkel Appek,Forkom P2HP,WVI,dan ILO serta
PPSE-KA.
|
|
Last Updated on Thursday, 21 November 2013 10:32 |
|
Peran Masyarakat Sangat Penting Menghapus Kasus KTP di NTT |
|
|
|
|
Written by rumah perempuan.
|
|
Friday, 15 November 2013 11:20 |
|
 KUPANG-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) berbasis gender di NTT meningkat secara kuantitas dan kualitas dari waktu ke waktu. Jenis kekerasan yang terjadi seperti perkosaan, pelecehahan seksual, kekerasan terhadap istri, perdagangan perempuan dan masih banyak lagi. Berbagai referensi riset maupun pengalaman individu dan organisasi menggambarkan faktor budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, politik memberikan kontribus terhadap terjadi berbagai persoalan KTP.Untuk dalam mengurangi kasus KTP berbasis gender dibutuhkan kerja keras dan peran aktif berbagai kalangan masyarakat juga institusi dalam mengkampanyekan dilingkungan masing-masing.
“Disadari bahwa untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di NTT butuh kerja lebih keras untuk membangkitkan kesadaran lebih banyak individu dari berbagai kalangan masyarakat juga institusi,”kata Koordinator Rumah Perempuan Kupang,Libby Sinlaeloe,saat membuka acara Workshop Penyamaan Persepsi dengan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh Lembaga Rumah Perempuan Kupang,di Hotel Silvia Kupang, Jumat (15/11).Kegiatan yang dihadiri dari PKK,guru sekolah,lurah,Kanwil hukum dan Ham,Piar NTT,masyarakat,pihak gereja,2TP2A,pihak kepolisian dan kejaksaan.
|
|
Last Updated on Monday, 18 November 2013 07:35 |
|
